Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatasan BBM

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatasan BBM
wartalima.com – Kelangkaan BBM terjadi di sejumlah daerah beberapa hari terakhir. Di Jambi, antrean kendaraan di sejumlah SPBU bertambah panjang sejak tiga hari terakhir ini. Sementara di Bantul, Yogyakarta, hampir sepekan ini bahan bakar bersubsidi jenis premium langka, bahkan ratusan warga rela tidur di SPBU untuk antre membeli bensin.

Pengurangan stok BBM dari depo Pertamina ke SPBU membuat kegiatan penjualan BBM tidak berjalan normal. Banyak SPBU yang tidak dapat memenuhi operasional secara penuh, karena stok penjualan sudah habis sebelum waktunya. Melihat hal tersebut pemerintah diminta melakukan sosialisasi terkait pembatasan BBM yang menyebabkan kelangkaan BBM yang merata di Pulau Jawa.

“Kelangkaan BBM juga disebabkan kurang transparannya pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat,”ujar Anggota DPR dari Partai Golkar Satya Widha Yudha di Senayan, Senin, 25 Agustus 2014.

Menurut Satya, perlu segera sosialisasi apakah dibatasi atau tidak, karena apabila dibatasi volume BBM tentunya siapa yang cepat maka dia yang dapat BBM. “Bisa juga yang dapat tangki dirigen yang nongkrong itu bisa dapat duluan,”terangnya.

Dia menambahkan, jika ada pembatasan maka harus ada semacam kriteria atau payung hukumnya. “Yang tidak sesuai kriteria dianggap melanggar aturan, jika tidak ada Kriteria dan payung hukum maka situasi akan chaos sesuai prinsip first come dan first serve,”tandasnya.

Dia mengatakan, melalui sosialisasi dan kriteria maka BBM dapat terjaga. Selain adanya usulan untuk membatasi subsidi BBM, lanjutnya, silahkan saja pemerintah baru mengurangi subsidi BBM namun tentunya penghematan yang ada dapat dialihkan program yang targeted (terukur).

“Semua Pplihan kita serahkan kepada pemerintah, jadi melalui subsidi yang targeted jangan sampai inflasi meningkat jika memang harus dicabut program untuk rakyat lebih terfokus dan terarah,”katanya.

Sementara itu menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS Asmin Amin, kisruhnya BBM langka akibat pembatasan di Pulau Jawa, salah satunya disebabkan sistem manajemen yang tidak profesional Pertamina dalam mengelola BBM.
“Banyak secara teknis kinerja orang Pertamina tidak dipahami secara detail, bahkan ada hal yang tidak kongkret dibahas secara detail,ini juga karena persoalan leadership,”jelasnya.

Menurut Asmin, pemerintah juga gagal memberikan penjelasan yang kongkret kepada masyarakat. Pasalnya, banyak orang beranggapan yang dimaksud subsidi BBM seakan-akan menaikkan harga minyak padahal tidak seperti itu. “Kita subsidi itu 300 Triliun hanya untuk dibakar sementara perusahaan Jepang sudah menjual 60 juta unit kendaraan mereka sudah untung kemudian uangnya dibawa kenegaranya,”tegasnya.

Dia menambahkan, Uang subsidi pertahun sekitar Rp300 triliun apabila dibangun jalanan maka hampir 200 km sepanjang pulau Jawa bisa dibangun, bendungan untuk mengairi sawah dan berbagai bandara di Indonesia.

“Pemerintah ini takut karena popularitas akan turun, ini terkait dengan pencitraan pemerintah, dan dianggap mengganggu kewibawaan mereka,”ujarnya.

(viva.co.id)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *