Tim Hak Angket Nyatakan Ahok Langgar Sejumlah UU

Tim Hak Angket Nyatakan Ahok Langgar Sejumlah UU
wartalima.com – Langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam membebeberkan rancangan APBD DKI Jakarta 2015 dinilai oleh Ketua Tim Hak Angket Muhammad Ongen Sangaji sebagai sikap dan etika yang tidak baik dan merupakan penyalahgunaan Undan-undang.

Ongen mengatakan, hal tersebut menjadi bahan penyelidikan oleh tim hak angket sebab menurutnya, seorang pemimpin diatur dalam undang-undang yang seharusnya dapat mengayomi.

Pernyataan tersebut disepakati oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham “Lulung” Lunggana yang mengatakan jika etika seorang gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 17 yang berisi pernyataan bahwa gubernur dan wakil gubernur harus menjalankan etika dan norma.

Peraturan tersebut, dikatakan Lulung, juga diperkuat dalam Permendagri nomor 24 tahun 2011 yang menyatakan bahwa gubernur dalam rangka menjalankan etika dan norma harus menjaga stabilitas politik.

Pengusul hak angket lainnya, Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar, sebelumnya juga mengatakan bahwa sikap Ahok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika norma dan perilaku bagi kepemimpinan seorang gubernur DKI Jakarta.

Tak hanya itu saja, Ahok juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD.

Sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang dinyatakan dilanggar oleh Ahok antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *