Seorang Konsultan E-budgeting Dicecar Tim Hak Angket DPRD

Seorang Konsultan E-budgeting Dicecar Tim Hak Angket DPRD
wartalima.com – Ketua Tim Hak Angket Muhammad Sangaji meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono dan jajarannya untuk meninggalkan ruang rapat yang menyebabkan seorang konsultan e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gagat Wahono berhadapan dengan Tim Hak Angket DPRD sendirian, Rabu, 11 Maret 2015.

Dari rapat tersebut, Gagat mengaku sebagai pembuat sistem e-budgeting yang digunakan untuk penyusunan APBD oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini, dia hanya membawa nama perorangan.

Dijelaskan Gagat, BPKAD memintanya untuk membantu sistem teknologi informasi e-budgeting dengan empat orang konsultan, bukan 20 orang sebagaimana yang diberitakan media.

Gagat juga ditanya soal jumlah uang yang dibayar oleh Pemprov DKI untuk pembelian sistem tersebut. Dia pun mengaku bahwa tidak menjual sistem karena sebagai bentuk pengabdian.

Tim Hak Angket mencecar Gagat dengan berbagai pertanyaan. Panitia Tim Hak Angket dari Fraksi Demokrat Ahmad Nawawi menanyakan bagaimana Gagat dengan mudahnya melihat semua data yang menjadi rahasia negara padahal diakui sebagai kerja perseorangan.

“Ya itu saya tidak tahu semua, Pak. Meski ada di server, saya enggak ada kepentingan lihat data itu, kecuali ada izin. Sejak 2015, peran saya sudah kecil,” jawab Gagat.

Bahkan anggota Tim Hak Angket dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rois Handayana meminta SK pengangkatan Gagat.

“Kalau enggak bisa tunjukin berarti ada yang salah. Yang penting cara yang benar, bukan niat yang benar. Ini benar enggak Bapak pemda? Atau ada yang bayar Bapak hingga Bapak bisa ada di sini?” cecar Rois kepada Gagat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *